Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri tidak berlebihan dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia hingga demonstrasi akbar protes Presiden Joko Widodo Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Nusantara (SI) di Jakarta, Senin (11/4) besok.
Tindakan berlebihan ini salah satunya adalah mengganti pasukan pengendalian massa (dalmas) dengan pasukan Huru Hara (PHH).
Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa menegaskan pergantian pasukan menjadi PHH justru dapat memicu gesekan dan akhirnya membuat bentrokan antara mahasiswa pendemo dengan aparat. PPH boleh turun bila situasi massa benar-benar chaos dan tak terkendali.
"Pasukan huru hara harus dihindari dan dijadikan upaya terakhir apabila situasinya tidak terkendali. Karena akan memicu gesekan-gesekan antara pengunjuk rasa dengan aparat pengamanan. Tidak jarang, hal ini menimbulkan kericuhan dan situasi chaos," jelas Sugeng kepada CNNIndonesia.com, Minggu (10/4).
Sugeng mengingatkan aksi BEM SI 11 April merupakan kegiatan penyampaian pendapat yang dilindungi Undang-Undang dan Aparat Pemerintah termasuk Polri dan TNI wajib untuk melindungi dan mengamankannya.
Oleh karenanya, Polri sebagai garda di depan harus dapat menghargai hak warga, masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya melalui standar operasional prosedur (SOP) pengamanan yang baku.
Sehingga, tindakan represif saat situasi di lapangan memanas harus dihindari dengan tetap mengedepankan pasukan dalmas.
Sebelulmnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD meminta kepada peserta aksi mahasiswa 11 April 2022, untuk berunjuk rasa dengan tertib dan tidak melanggar hukum.
Mahfud juga menekankan, aparat pengamanan yang bertugas selama aksi, tidak boleh melakukan kekerasan apalagi membawa senjata peluru tajam.
Demo mahasiswa yang akan digelar 11 April 2022 merupakan kelanjutan aksi pada 28 Maret 2022 lalu yang tetap akan menuntut agar Presiden Jokowi untuk tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Polisi di Makassar Janji Tak Pakai Senjata Api
Sementara itu, pihak kepolisian klaim tidak akan menggunakan senjata api dalam pelaksanaan pengamanan jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada 11 April. Polisi akan lebih mengedepankan langkah persuasif untuk menghindari gesekan dengan mahasiswa.
"Tidak ada pakai senjata api dalam pengaman aksi unjuk rasa besok," kata Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Lando KS kepada CNNIndonesia.com, Minggu (10/4).
Lando menyebutkan sekitar 2.993 personel gabungan TNI Polri akan dikerahkan dalam pengamanan aksi 11 April di Makassar. Namun, pihaknya kata dia tetap akan mengedepankan sikap persuasif terhadap para mahasiswa yang berunjukrasa.
"Polri dalam melaksanakan pengamanan secara persuasif humanis, tidak membawa senjata api," tegasnya.
Reply With Quote
